Vasektomi Jadi Syarat Bansos di Jabar? Pengamat dan Komnas HAM Angkat Bicara
JAKARTA – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Wacana ini dinilai terlalu memaksa dan melanggar hak pribadi warga.
Pengamat masalah sosial Nurhadi mengatakan, bansos adalah hak warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang menyentuh ranah pribadi seperti vasektomi. Menurutnya, program Keluarga Berencana (KB) seharusnya bersifat sukarela.
Nurhadi menilai tujuan kebijakan itu sebenarnya baik, yakni untuk menekan pertumbuhan penduduk. Namun, caranya tidak tepat jika sampai menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial.
“Bansos adalah hak warga. Jangan dikaitkan dengan syarat seperti vasektomi, karena itu menyangkut privasi,” kata Nurhadi, Sabtu (3/5/2025).
Ia juga mengingatkan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan vasektomi haram jika dilakukan untuk pemandulan. Hal ini bisa memperkeruh suasana jika tetap dipaksakan.
Nurhadi menambahkan, program KB sebaiknya tetap dijalankan dengan edukasi dan pendekatan persuasif, bukan lewat tekanan seperti pemotongan bansos.
“Meningkatkan partisipasi pria dalam KB itu penting, tapi jangan sampai menjadi bentuk pemaksaan,” ujarnya.
Anggota Komnas HAM, Anis Hidayah, juga menanggapi serius wacana ini. Ia menyebut, kebijakan tersebut bisa melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas privasi.
Anis menjelaskan, jika vasektomi dilakukan karena tekanan kebijakan, maka bisa dianggap sebagai pelanggaran hak privasi yang dijamin konstitusi.
Ia mendorong agar Gubernur Jabar membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk Komnas HAM, sebelum membuat kebijakan resmi dalam bentuk peraturan daerah.
Menurutnya, kebijakan publik yang menyangkut tubuh dan kehidupan warga harus dibuat dengan hati-hati dan mendengarkan semua masukan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang menyatakan vasektomi sebagai syarat penerima bansos.
Muhaimin menyebut, pemberian bansos harus mengacu pada aturan pemerintah pusat. Pemda tidak boleh membuat syarat tambahan yang melanggar prinsip keadilan sosial.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa banyak keluarga penerima bansos yang terus-menerus mendapatkan bantuan karena jumlah anaknya tidak terkendali.
Menurut Dedi, jika angka kelahiran dikendalikan lewat program KB, maka anggaran bansos bisa dialihkan untuk program lain seperti rumah layak huni, sambungan listrik, dan beasiswa.
Vasektomi sendiri adalah metode kontrasepsi untuk pria yang dilakukan dengan cara memotong saluran sperma. Meski sperma tidak keluar, pria tetap bisa ejakulasi dan merasakan orgasme.
Namun karena sifatnya yang permanen, wacana ini menjadi kontroversial jika dijadikan syarat mutlak untuk bansos.(*)
Related posts
Latest Post
No Comments