Sindikat Pengoplosan Gas di Jakarta Diungkap Polri, Rugikan Negara Lebih dari Rp14 Miliar
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil membongkar dua kasus besar pengoplosan gas LPG bersubsidi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Operasi dilakukan pada 16 dan 19 Mei 2025 dengan hasil penetapan 10 tersangka serta penyitaan ratusan tabung gas sebagai barang bukti.
Kasus pertama terjadi di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di sana, lima pelaku memindahkan isi tabung gas subsidi ukuran 3 kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram, lalu menjualnya ke masyarakat dengan harga komersial.
“Kelima tersangka yang ditangkap di Jakarta Utara berinisial KF, MR, W, P, dan AR,” ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.
Kasus kedua ditemukan di sebuah gudang di Jalan Pulau Harapan IX, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Lima tersangka lain melakukan pengoplosan gas serupa dengan tabung yang lebih besar hingga 50 kilogram.
“Para pelaku di Jakarta Timur berinisial BS, HP, JT, BK, dan WS. Mereka menjalankan operasi ini selama lebih dari satu tahun,” tambah Brigjen Nunung.
Polisi memperkirakan kerugian negara akibat praktik ilegal ini mencapai lebih dari Rp14 miliar. Barang bukti yang disita berupa tabung gas berbagai ukuran, alat pemindah isi gas, dan catatan transaksi distribusi.
“Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU Migas, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar,” tegas Brigjen Nunung.
Dampak dari pengoplosan ini sangat dirasakan masyarakat kecil. Kelangkaan gas subsidi 3 kilogram, kenaikan harga, dan potensi bahaya dari tabung oplosan menjadi masalah nyata akibat ulah pelaku.
“Masyarakat kecil jadi korban utama karena gas 3 kilogram jadi langka dan harganya naik,” ungkapnya.
Penindakan ini menunjukkan komitmen Polri menjaga subsidi energi agar tepat sasaran. Brigjen Nunung mengajak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi distribusi gas bersubsidi.
“Sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” tutupnya.(*)
Related posts
Latest Post
No Comments