Skandal Jabatan di PDAM Brebes, Publik Tuding Awal Kepemimpinan Bupati Sarat KKN
BREBES, Brebesinfo.com – Harapan masyarakat Brebes terhadap kepemimpinan baru yang bersih dan pro rakyat kecil, justru dikecewakan. Awal masa jabatan Bupati Brebes dinilai sarat praktik lama yang kental dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Kasus mencuat setelah terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Brebes pada 21 Mei 2025. SK itu menetapkan Dr. Tahroni, M.Pd. (unsur pemerintah) dan Tri Murdiningsih, M.Psi. (unsur masyarakat/independen) sebagai Dewan Pengawas Perumda PDAM Tirta Baribis.
Belakangan terungkap, Dr. Tahroni merangkap sejumlah jabatan sekaligus: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Penjabat/Plh Sekda Brebes, Plt Direktur Utama PDAM Tirta Baribis, serta Dewan Pengawas PDAM.
Kondisi ini dinilai publik sebagai benturan kepentingan serius. Satu orang merangkap posisi pengawas sekaligus pelaksana, yang seharusnya dipisahkan untuk menjaga mekanisme check and balance.
Deretan aturan hukum pun jelas melarang rangkap jabatan tersebut, mulai dari UU Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 37 Tahun 2018, UU Administrasi Pemerintahan, UU ASN, hingga UU Tipikor. Semua aturan itu menegaskan pejabat dilarang menyalahgunakan kewenangan dan merangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan.
“Bagaimana mungkin seorang pengawas sekaligus menjadi pelaksana? Ini membunuh fungsi kontrol PDAM dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang,” tegas Samsudin, Sekretaris Rumah Rakyat Indonesia Kabupaten Brebes.
Ia menambahkan, dampak paling nyata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti buruknya pelayanan air bersih, bocornya keuangan daerah, hingga kerugian bagi pelanggan PDAM. Ironisnya, pengangkatan dewan pengawas juga menyeret nama pengurus partai aktif, padahal aturan jelas melarang.
“Ini wajah KKN di awal kepemimpinan Bupati. Jabatan publik dijadikan alat bagi-bagi kekuasaan, bukan untuk melayani rakyat,” ucap Samsudin.
Rumah Rakyat Indonesia Kabupaten Brebes mendesak KPK segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang, Ombudsman dan Inspektorat menindak maladministrasi, serta DPRD Brebes menggunakan hak pengawasan untuk menghentikan praktik KKN.
Situasi ini disebut sebagai ujian serius bagi Bupati Brebes. Publik menanti langkah nyata agar Brebes tidak terus terjebak dalam lingkaran lama yang merugikan rakyat kecil.(*)
Related posts
Latest Post
No Comments